Latar Belakang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) BPOM

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan bahwa seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) perlu melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Badan Pengawas Obat dan Makanan (disingkat BPOM) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) berkewajiban dan hingga saat ini konsisten melaksanakan amanat tersebut.

Tata laksana merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi yang perlu dilakukan penataan dan penguatan. Program reformasi birokrasi penataan dan penguatan tata laksana mendukung BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik merupakan hal utama yang harus selalu ditingkatkan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penataan dan penguatan tata laksana melalui penerapan sistem manajemen mutu atau Quality Management System bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur demi tercapainya birokrasi yang efektif dan efisien yang merupakan salah satu sasaran reformasi birokrasi.

Guna menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik, seluruh unit organisasi di lingkungan BPOM telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 BPOM (kecuali Balai POM di Mamuju yang dibentuk tahun 2014), terdiri atas BPOM sebagai entitas lembaga, 23 (dua puluh tiga) unit kerja pusat, dan 32 (tiga puluh dua) Balai Besar/Balai POM atas penerapan QMS secara konsisten. BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Komitmen BPOM tersebut merupakan kebijakan mutu yang dilaksanakan melalui penerapan sistem mutu secara secara konsisten melalui proses peningkatan sistem secara berkelanjutan dan jaminan kesesuaian pada persyaratan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan.