Latar Belakang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) BPOM

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan bahwa seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) perlu melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Badan Pengawas Obat dan Makanan (disingkat BPOM) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen berkewajiban dan hingga saat ini konsisten melaksanakan amanat tersebut.

Tata laksana merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi yang perlu dilakukan penguatan. Program reformasi birokrasi penguatan tata laksana mendukung BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik merupakan hal utama yang harus selalu ditingkatkan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penguatan tata laksana melalui penerapan sistem manajemen mutu atau quality management system bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur demi tercapainya birokrasi yang efektif dan efisien yang merupakan salah satu sasaran reformasi birokrasi.

Guna menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik, seluruh unit organisasi di lingkungan BPOM sejak tahun 2012 telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 BPOM (kecuali Balai POM di Sofifi dan Balai POM di Mamuju yang dibentuk tahun 2014), terdiri atas BPOM sebagai entitas lembaga, 23 (dua puluh tiga) unit kerja pusat, dan 31 (tiga puluh satu) Balai Besar/Balai POM atas penerapan sistem manajemen mutu (quality management system). BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen BPOM tersebut merupakan kebijakan mutu yang dilaksanakan melalui penerapan sistem mutu secara secara konsisten melalui proses peningkatan sistem secara berkelanjutan dan jaminan kesesuaian pada persyaratan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan.