Berita Aktual QMS
YOGYAKARTA. Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Yogyakarta memiliki sistem manajemen mutu dan kompetensi teknis yang memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025: 2008, dan telah diimplementasikan dalam setiap pengujian sejak diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tahun 2002.
Rabu (19/04/2017), Kelompok Jaminan Mutu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang menggelar rapat evaluasi triwulan ke-I Sistem Manajemen Mutu ISO 17025:2008 dan ISO 9001:2015. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Bapak Drs. Zulkifli, Apt selaku Kepala BBPOM di Padang dan didampingi oleh Ibu Vera Sribanon, S.Si., Apt., selaku Manajer Mutu. Rapat diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan seluruh staf meliputi bidang pengujian pangan, bahan berbahaya, mikrobiologi dan teranokoko, sub bagian tata usaha, bidang serlik dan bidang pemdik.
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta melaksanakan kegiatan Audit Internal Laboratorium sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17025 : 2008 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi selama 4 hari pada tanggal 6-7 April dan 10-11 April 2017.
Dalam rangka meningkatkan kompetensi laboratorium pengujian, untuk pertama kalinya dilaksanakan pelatihan Understanding ISO 17025 Tahun 2017di Balai Besar POM di Jakarta. Pelatihan ini merupakan program peningkatan sistem manajemen mutu yang dilaksanakan untuk membantu dan meningkatkan sistem pengawasan terhadap pengujian obat dan makanan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi standar internasional.
Dalam rangka memperpanjang status akreditasi ISO 17025:2008, laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung telah melaksanakan re_asesmen sekaligus memperluas ruang lingkup akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Asesmen dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 23 dan 24 Februari 2017 dengan tim asesor terdiri dari : Johni B. Napitupulu (Asesor Kepala), Yahdiana Harahap, Renawati Iskandar dan Ening Wiedosari.
Perkembangan dan perbaikan setiap saat terjadi di setiap aspek kehidupan, termasuk program pemerintah yang harus sesuai standar tata kelola pemerintahan yang baik (Good Goverment). BBPOM di Denpasar sebagai Lembaga Pemerintah selalu ingin memberikan yang terbaik dan menjadi instansi yang memenuhi standar ISO 9001. Saat ini BBPOM di Denpasar masih tersertifikasi ISO 9001, 2008, dan ingin meningkatkan kualitas management supaya tersertifikasi ISO 9001, 2015. Berbagai upaya dilakukan dari tahun ke tahun untuk tercapainya tujuan organisasi ini.
Pada hari Senin dan Selasa tanggal 13 – 14 Februari 2017 Laboratorium Balai POM di Pangkalpinang di-asses oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Terakreditasi SNI ISO/IEC 17025 : 2008. Assesment akreditasi ulang ini merupakan assesment untuk mempertahankan status akreditasi setelah diterimanya sertifikat akreditasi sejak Tahun 2012 lalu.
Untuk meningkatkan kompetensi personel pengujian dalam melaksanakan analisis pengawasan farmasi dan makanan, pada tanggal 13 s.d 14 Februari 2017 telah diselenggarakan In House Training Validasi dan Verifikasi Metode Uji dengan narasumber Dr. Agus Nurhadi, DEA dari AN Training & Consulting, Jakarta. Jumlah peserta pelatihan ini sebanyak 30 orang meliputi dari laboratorium pangan dan bahan berbahaya, laboratorium teranokoko (terapetik, narkotik, obat tradisional dan produk komplemen) dan laboratorium mikrobiologi.
Perkembangan dalam penggunaan sistem manajemen, secara umum telah meningkatkan kebutuhan untuk memastikan bahwa laboratorium yang merupakan bagian dari suatu organisasi yang lebih besar dapat mengoperasikan sistem manajemen yang dipandang memenuhi persyaratan ISO 9001 sebagai tolak ukur global untuk sistem manajemen mutu.
E-Government menjadi salah satu upaya meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini tidak lepas dari peranan Tim IT atau Pranata Komputer. Pranata Komputer adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan sistem informasi berbasis komputer di lingkungan Instansi pemerintah.



