Implementasi SPIP Dan WBK Menuju Good Governance
Dalam rangka implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) di lingkungan Balai Besar POM di Jakarta, pada hari Selasa 29 Desember 2015 dilaksanakan FGD implementasi SPIP dan WBK dengan narasumber ibu Herna Herawaty,Ak.CA.MM dan Bapak Dadang Kusnindar,Ak.CA.MM dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP Provinsi DKI Jakarta). Kegiatan FGD ini diikuti oleh 20 orang yang terdiri dari tim satgas SPIP dan perwakilan dari tiap bidang.
Implementasi SPIP telah dilakukan oleh BBPOM di Jakarta sejak tahun 2012 dan pada akhir tahun 2015 dibuat tim Satgas SPIP di BBPOM di Jakarta. Menurut narasumber, implementasi SPIP di BBPOM di Jakarta sudah baik, hanya perlu dilengkapi dengan evaluasi lingkungan pengendalian yang merupakan unsur pertama dan pondasi SPIP. Sumber data untuk evaluasi lingkungan pengendalian dapat diperoleh dari temuan audit inspektorat,audit BPK atau media masa.
Kepala Balai Besar POM di Jakarta dalam arahannya menyampaikan bahwa SPIP dan WBK merupakan dua hal yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi keduanya saling mengait. Sedangkan untuk implementasi kesesuaiannya digunakan tools QMS 9001: 2008 dan ISO : 17025, serta daya ungkit (leverage) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) sehingga sebenarnya BBPOM di Jakarta sudah berproses mengimplementasikan SPIP dan siap menuju WBK. Beliau mengharapkan agar seluruh pegawai bersikap profesional dalam bekerja maupun dalam pengelolaan anggaran, agar kita dapat meraih WBK dan berikutnya dapat meraih WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).







