Wawancara dengan Wartawan Media Cetak Banda Aceh
Media cetak merupakan salah satu penyampaian imformasi yang baik kepada masyarakat. Pada tanggal 4 Januari 2013 bertempat di ruangan Kepala Balai Besar POM (BBPOM) di Banda Aceh, wawancara dilaksanakan dengan tema Peran BBPOM di Banda Aceh sebagai Institusi vertikal dari Badan POM RI. Kepala BBPOM di Banda Aceh Dra. Syamsuliani, Apt., MM didampingi Kasie Layanan Informasi Konsumen Drs. Edwin Ramli Apt.M.Kes memberikan keterangan dan informasi dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh wartawan sebagai berikut:
- Public Warning merupakan bagian dari Tugas dan Fungsi Badan POM dalam upaya memberdayakan masyarakat atas adanya komoditi baik obat, obat tradisional, kosmetika serta produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan atas ketentuan yang berlaku terkait masing-masing komoditi. Hal ini juga sebagai bagian dari transparasi balai Badan POM atas informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat, dan ini dimuat dalam website Badan POM RI (www. pom.go.id)
- Pengertian pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM RI berikut jajarannya Balai Besar atau Balai POM diseluruh provinsi, bahwa pengawasan bersifat menyeluruh yaitu sejak mulai pendaftarannya (pengawasan pre market) yang dilakukan oleh Badan POM RI di Jakarta, sampai pada saat telah didistribusikan (pengawasan posmarket) oleh Balai/Balai Besar POM seluruh Indonesia.
- Dari hasil pengawasan Kepala Balai menjelaskan gambaran yang telah dicapai berupa temuan dari komoditi kosmetika, obat tradisional dan pangan dengan nilai ekonomi Rp. 70.374.608 dengan item temuan 793.
- Tindakan yang dilakukan terhadap penemuan dalam rangka pengawasan adalah bila ditemukan dalam jumlah kecil (komoditi farmasi yang tidak memenuhi syarat langsung dimusnahkan disarana oleh pemiliknya), bila jumlahnya besar dilakukan langkah pengamanan (bukan diambil) dengan cara dibawa ke Balai Besar POM, selanjutnya dipanggil pemiliknya untuk dilakukan pembinaan dan penelusuran, barangnya dimusnahkan (oleh pemiliknya). Bila hasil penelusuran ternyata barang berasal dari provinsi diluar Aceh, maka dilakukan koordinasi dengan Balai POM setempat. Pembinaan diutamakan, namun kewenangannya dapat dilakukan tindakan sampai pada tingkat projustiticia.
- Kita menyadari luasnya wilayah Aceh, maka dalam pelaksanaan pengawasan kita selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan stackholder terkait pada setiap kabupaten / kota. Misalnya dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan dan lainnya juga dengan setiap Pemda Kabupaten/Kota, disamping juga kita berkoordinasi dengan sejawat sesame instansi pemerintas yang vertical seperti Kepolisian, Beacukai, Badan Ketahanan Pangan dan Kejaksaan Negeri bila terkait dengan tindak lanjut kasus pada tingkat projusticia serta yang lainnya.
- BBPOM di Banda Aceh yang merupakan satuan unit veretikal dari Badan POM RI dalam pelaksanaan Pengawasan menggunakan konsep pengawasan yang disebut dengan SISPOM, (system pengawasan obat dan makanan.) Pada Prinsipnya konsep pengawasan ini terdiri dari tiga pilar, yaitu pemerintah dengan regulasinya dan pengawasan serta kontrolnya, pelaku uasaha baik produsen, distributor maupun retailnya dan terakhir terkait komoditi nya sebagai objek usahanya. Masyarakat demikian juga diharapkan ikut berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi beredarnya komoditi yang mungkin mengadung risiko kesehatan, dan untuk itu Badan POM bersama seluruh jajarannya di tingkat Balai besar ataupun Bal;ai POM membuka layanan publik berupa ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau pada Balai Besar atau balai POM adalah Unit Layanan Informasi Konsumen) sebagai layanan bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah produk farmasi dan makanan yang akan dibeli atau akan digunakannya telah sesuai dengan aturan yang terkait. Untuk itu peran media masa sangat penting dalam kaitannya menyebarluaskan informasi seperti yang termuat dalam Publik Warning yang dikeluarkan oleh BPOM disamping juga ikut aktif dalam menyebarluaskan informasi tentang peraturan terkait lainnya.
- Terakhir dijelaskan mengenai kineja Badan POM untuk tahun 2012 Selain pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan berbagai temuan yang dapat mengurangi risiko kesehatan bagi masyarakat, selain itu dalam rangka program reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, Badan POM telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 , dan pada Agustus 2012, dua unit pelayanan publik Badan POM mendapatkan penghargaan OGI (Open Government Indonesia) Award 2012, yaitu peringkat ke-6 untuk e-notifikasi kosmetika dan peringkat ke-7 untuk e-registration pangan.
Untuk Kegiatan Badan POM yang juga akan diimplimentasikan pada setiap Balai Besar dan Balai POM diseluruh Indonesia di tahun 2013 difokuskan pada intensifikasi pelaksanaan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GN-WOMI); peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik, termasuk peningkatan e-registration, e-payment, AHP online; peningkatan cakupan program Aksi Nasional PJAS melalui koordinasi efektif dengan stakeholder; peningkatan pemberdayaan UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional; pengendalian penyalahgunaan Bahan Berbahaya dalam pangan melalui inisiasi Pasar Bebas Bahan Berbahaya; perkuatan risk communication antara lain melalui pengembangan contact center, kegiatan media relations; dan intensifikasi operasionalisasi mobil laboratorium keliling Badan POM; serta peningkatan pengawasan OT BKO melalui operasionalisasi POKJA NAS PEMBERANTASAN OT BKO. Selain itu khusus untuk Pangan dalam kaitannya dengan Pangan Jajanan anak sekolah maka balai Besar POM akan meningkatkan kerjasama dan pengawasannya dalam memperluas jangkauan dengan menggunakan mobil laboratorium keliling.
BBPOM di Banda Aceh







